PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU PADA RS URIP SUMOHARJO DI KOTA BANDAR LAMPUNG

IMAM BUDIANTO, 0842011022 (2014) PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU PADA RS URIP SUMOHARJO DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (52Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (49Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (45Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (129Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (124Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (90Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (47Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (62Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (88Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (120Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (184Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (102Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (197Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (130Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

abstrak Kesehatan adalah hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 H yang menyebutkan bahwa “...Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan” dengan dikeluarkannya amandemen ini maka pelayanan kesehatan masuk dalam konstitusi negara dan juga untuk pertama kalinya negara menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengelola negara. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Adapun penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Sehingga menurut UU Kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan dengan kepentingan lainnya Penelitian ini berupaya mengungkapkan permasalahan mengenai aspekaspek yuridis empiris tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan mengumpulkan informasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Rumah sakit sebagai sarana pelaksanaan pelayanan kesehatan dan tetap memperhatikan fungsi sosialnya, yaitu dengan menyediakan fasilitas untuk merawat pasien yang tidak abstract inggris Health is a constitutional right as stipulated in the Amendment Act 29 of 1945 section H which states that “...every citizen is entitled to health care” with the issuance of this amendment, the health services included in the state constitution and also for the first time the country declared that the health is the right of every citizen to be implemented by the government as the country manager. Under Article 49 of Law no. 36 Year 2009 on health noted that the government , local governments , and communities responsible for delivering health efforts . The organization of health services conducted responsibly , safe, quality , and equitable and non-discriminatory . Therefore, according to the Health Act , the implementation of health care aid should prioritize the safety of the lives of patients in comparison with other interests The study reveals the problems of the juridical aspects of the empirical implementation of Health Care Patients Not Capable In Private Hospital in the city of Bandar Lampung . Juridical empirical observations carried out by means of interviews and collect information on those who are considered to know the problems associated with the implementation of Health Care Patients Not Capable In Private Hospital in the city of Bandar Lampung . Based on this research known that hospital as a means of implementing health care must consider the social function , namely by providing the facilities to care for patients who are less capable of at - least 25 % of available bed capacity. Implementation of health services for people who can not itself be done by way of providing relief from the cost both in terms of health care costs, hospitalization costs and in terms of drug delivery. In

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 10 Nov 2014 03:34
Terakhir diubah: 10 Nov 2014 03:34
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5233

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir