IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 (SEMBILAN) TAHUN (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)

Ikhwan Efrizal, 1626021027 (2019) IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 (SEMBILAN) TAHUN (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018). Masters thesis, PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN .

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2109Kb) | Preview
[img] Text
TESIS FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2108Kb)

Abstrak

Penelitian ini didasari program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang belum optimal pada 2018 dengan tolak ukur rata-rata angka partisipasi pendidikan yang rendah, tentu membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan pendidikan di daerah dan pengoptimalan dalam program wajib belajar 9 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, implementasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu peningkatan mutu pendidikan dalam program wajib belajar pendidikan 9 tahun. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis SWOT dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi program dilihat dari 4 indikator implementasi hanya ada 1 indikator yang mendukung yaitu indikator disposisi (sikap), sedangkan 3 indikator lainnya kurang mendukung yaitu (a) komunikasi (b) sumber daya dan (c) struktur birokrasi. (2) Hasil SWOT (a) Strenght tersedianya alokasi anggaran APBN maupun APBD, tersedianya sumber daya manusia, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya program bantuan pendidikan (b) Weakness terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD, kekurangan guru terutama di daerah perbatasan, masih minim sarana dan prasarana dan masih rendahnya ekonomi masyarakat (c) Opportunities pemerintah daerah dapat mengajukan penambahan anggaran, mengusulkan pengadaan CPNS, mengalokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan,orang tua dapat mengajukan bantuan pendidikan dan adanya program Paket Belajar A, Paket Belajar B dan Paket Belajar C (d) Threat tidak meratanya pendistribusian anggaran ke satuan pendidikan, guru yang tidak mau di tempatkan di daerah terpencil, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar pendidikan terutama di daerah perbatasan dan rendah kesadaran dan motivasi berpendidikan masyarakat. Kesimpulan penelitian (1) bahwa implementasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu peningkatan mutu pendidikan dalam program wajib belajar pendidikan 9 tahun tidak berhasil. (2) Penelitian ini mengemukakan bahwa penyebabnya belum optimalnya program wajib belajar pendidikan 9 tahun karena keterbatasan akses dan sarana pendidikan, rendahnya minat,kesadaran dan motivasi berpendidikan masyarakat, keterbatasan biaya, geografis dan pengelolaan pendidikan yang perlu peningkatan. Kata Kunci: Implementasi Program, SWOT dan Wajib Belajar 9 tahun ABSTRACT This research program based on implementation of universal basic education at 9 years is not optimum in 2018, with benchmark on average the low enrollment rates, requires special attention in the development of education in the regions and optimization in the 9-Year Compulsory Education Program. This study aims to measure the implementation of the Pesisir Barat Government's program on improving the quality of education in the 9-year compulsory education program. The research method uses a qualitative approach, SWOT analysis techniques and data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The results of this study are (1) implementation program seen from 4 indicators of policy implementation there are only 1 supporting indicator namely disposition (attitude), while the other 3 indicators are less supportive namely (a) communication (b) resources and (c) bureaucratic structure . (2) SWOT Results (a) Strength of the availability of APBN and APBD budget allocations, the availability of human resources, the availability of educational facilities and infrastructure and the existence of educational assistance programs (b) Weakness of limited budget sourced from the APBD, lack of teachers especially in border areas, still minimal facilities and infrastructure and still low economic community (c) Opportunities local governments can submit additional budgets, propose CPNS procurement, allocate funds to build educational facilities and infrastructure, parents can apply for educational assistance and there is a Study Package A program, Study Package B and Learning Package C (d) Threat is unequal distribution of the budget to education units, teachers who do not want to be placed in remote areas, facilities and infrastructure that do not meet educational standards, especially in border areas and are low in awareness and motivated community education. Research conclusions (1) that the implementation of the Pesisir Barat Government's policy of improving the quality of education in the 9-year compulsory education program was unsuccessful. (2) This study suggests that the causes are not yet optimal for compulsory education programs 9 years due to limited access and educational facilities, low interest, awareness and motivation of educated people, limited costs, geography and management of education that need improvement. Keywords: Implementation Program, SWOT and 9-year Compulsory Education

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Depositing User: 2018087203 . Digilib
Date Deposited: 17 Oct 2019 07:17
Last Modified: 17 Oct 2019 07:17
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59104

Actions (login required)

View Item View Item