NN, Jon Novri (2012) Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Terhadap Transparansi Pengelolaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Digital Library.
|
File PDF
abstract inggris.pdf Download (91Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstract Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalisme, sehingga PNS dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, sehingga diharapkan penyelenggaraan good govenance dapat terlaksana seperti yang dicita-citakan bersama. Elemen dari good governance terdapat berbagai aspek salah satunya adalah transparansi. Adanya transparansi dalam good governance menjadi tolok ukur keberhasilan dari terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam tubuh birokrasi. Transparansi merupakan cerminan dari baik buruknya pelaksanaan pelayanan publik, sumber informasi yang bersifat transparan mendorong perbaikan pelayanan yang di berikan pemerintah, anggaran serta estimasi biaya yang bersifat transparan mendukung tercapainya pelayanan yang maksimal yang di terima oleh masyarakat itu sendiri maupun birokrasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh antara kinerja pelayanan BKD terhadap transparansi pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara kinerja pelayanan BKD terhadap transparansi pengelolaan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi kinerja pelayanan publik dengan transparansi pengelolaan pensiun sebesar 0,446 dengan kriteria hubungan positif yang sedang. Besarnya nilai koefisien determinasi (R [r2]) yang diperoleh adalah 0,446. Hal ini berarti peranan variabel kinerja pelayanan publik terhadap transparansi pengelolaan pensiun adalah sebesar 44,6 %. Perolehan ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik memiliki peranan atau sumbangan pengaruh terhadap transparansi pengelolaan pensiun pada BKD Provinsi Lampung sebesar 44,6 % dan sisanya 55,4 % dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan uji regresi sederhana maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (a) adalah 12,770 dan koefisien regresi (b) adalah 0,131 yang menyatakan bahwa jika tidak ada kinerja pelayanan publik, maka nilai transparansi pengelolaan pensiun adalah 0,131. Koefisien arah regresi adalah 0,131 menyatakan bahwa setiap peningkatan kinerja pelayanan publik akan meningkatkan transparansi pengelolaan pensiun sebesar 0,131. Dari ketentuan ini diketahui bahwa jika kinerja pelayanan publik ditingkatkan hingga maksimum (150, yakni 5 x 30, 5 skor tertinggi dan 30 jumlah butir instrumen kinerja pelayanan publik) maka persamaan regresinya menjadi Y= 12,770 + 0,131 (150) dan hasil yang didapatkan adalah 32,42, sehingga apabila semakin tinggi nilai (x), maka makin tinggi juga nilai (y) atau nilai variabel (x) diikuti pula kenaikan nilai variabel (y). Kemudian dilanjutkan dengan menentukan keputusan uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik regresi parsial (uji t). Berdasarkan perhitungan SPSS dari tabel coefficients diperoleh t hitung sebesar 3,829 yang artinya dengan taraf sigfnifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan (dk) 59 (n-2). Hasil t hitung dikonsultasikan dengan nilai t tabel yang sebelumnya diinterpolasi, karena nilai t tabel untuk jumlah sampel 59 tidak tersedia. Nilai yang dihasilkan dari interpolasi t tabel untuk uji dua pihak sebesar 2,011 pada tingkat kepercayaan 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel dengan persamaan sebagai berikut : t hitung (3,829) > t tabel (2,011), maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, melalui koefisien regresi tersebut diketahui hubungan dari kedua variabel yang diuji adalah signifikan dan dapat diberlakukan pada tempat dimana sampel diambil. Dengan demikian terdapat pengaruh kinerja pelayanan publik terhadap transparansi pengelolaan pensiun di BKD Provinsi Lampung. Kata kunci : Kinerja, Pelayanan, Transparansi Abstract Civil Servant is claimed to have quality and professionalism, so they can do their fundamental tasks and function optimally. So it's expected that ‘good governance’ management can be executed such as those which dreamed of together. Element of‘good governance’ is existed various aspects, one of them is transparency, the existence of transparency in ‘good governance’ indicating or become successfulness measure of execution of government that either in bureaucracy body. Transparency is the reflection of pros and cons execution of public service, information source that have the transparent character push service repair that is given by government, budget and expense estimation which have the transparent character support maximal attainment service that accepted by society itself and also bureaucracy itself. This Research bent on to know the influence between service performance at BKD to the transparency of Public servant pension management and to know the level of influence between service performance BKD to transparency of Public servant pension management. Research Result indicates that base result of correlation coefficient calculation performance of public service with transparency of pension management is 0,446 with a middle level ofcriteria positive relation. Level ofdeterminacy assess coefficient (R [r2]) that obtained is 0,446. This condition means role of performance variable of public service to transparency of pension management is 44,6%. This Acquirement indicates that performance of public service has role or influence contribution to transparency of pension management at BKD Provinsi Lampung is 44,6% and the rest 55,4% influenced by other variable. Base simple regression test then can be concluded that value Constanta (a) it's 12,770 and regression coefficient (b) it's 0,131 that state that if there is no performance of public service, then value of pension management transparency is 0,131. Coefficient of regression direction is 0,131 states that every improvement of public service performance will improve transparency of pension management as high as 0,131. From this rule known that if performance of public service is improved till maximum (150, namely 5 X 30, 5 highest scores and 30 item amounts instrument performance of public service) then its regression equation becomes y = 12,770 + 0,131 (150) and the result is 32,42. So if getting higher value (x), then more and more high also assess (y) or variable value (x) followed also increase of variable value (y). Then continued by determining decision of hypothesis test by using partial test of regression statistic (test t). Base of SPSS calculation from coefficients tables is obtained t count as high as 3,829 with the meaning with significant level 5% (0,05) and degree of freedom (dk) 59 (n-2). Result of t count taken counsel with value t interpolated previous tables, because value t tables for amount of sample 59 are not available. Value that produced from t tables interpolation for test two parties is 2,011 at trust level 0,05. Base its calculation, known that t count is bigger than t tables with equation as follows: t count (3,829) > t tables (2,011), then can be concluded Ho is rejected and Ha is accepted. It means that through regression coefficient is referred; known relation of both examinee variables are significant and can be applied at where sample is taken. So That, it is existed influence of public service performance to transparency of pension management in BKD Provinsi Lampung. Keyword : Performance, Service, Transparency
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | tik 15 . Digilib |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 07:07 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2016 07:07 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17913 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
