PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG

0542011158, JONI KURNIAWAN SAPUTRA (2012) PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG. UNSPECIFIED.

[img]
Preview
File PDF
JADI caver dalam.pdf

Download (63Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
JADI halaman pengesahan.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
jadi RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTTO.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
AbstraK.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (95Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (155Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (95Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (47Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
Daftar Pustaka.pdf

Download (8Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai derajat yang sama dalam memperoleh kesehatan yang optimal. Namun hingga saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat belum menghasilkan bentuk pelayanan seperti yang diharapkan. Tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah dan biaya kesehatan yang semakin mahal membuat banyak keluarga miskin tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan terutama di Rumah Sakit umum Daerah. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan social sector kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Jamkesda dibentuk atas kebijakan Pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, namun Pelaksanaan Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung hanya peserta gakin yang masuk dalam daftar Jamkesda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung? dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pelayanan Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung? Untuk membahas permasalahan penelitian ini, maka digunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan Jamkesda di Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaannya Jamkesda yang telah dijalankan sejak tanggal 1 Juli 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung, hanya peserta Gakin yang masuk dalam daftar Jamkesda yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit milik Pemerintah. Faktor penghambat dalam pelaksanaan jamkesda di Rumah Sakit Abdul Moeloek adalah Birokrasi yang dipersulit, sarana-sarana yang didapat pasien terkesan buruk, kurangnya persediaan darah dan kurangnya loket pendaftaran Jamkesda. Sehingga menjadikan masyarakat miskin menjadi skeptis, apatis terhadap dunia kesehatan. Saran, diharapkan ke depan mengenai segala kekurangan dapat segera diperbaiki dengan mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan sehingga masyarakat pengguna jamkesda dapat merasakan pelayanan yang optimal. Abstract Under Article 4 of Law No. 23 of 1992, stated that everyone has the same degree in obtaining optimal health. But until now the health services provided to the community has not produced the type of services as expected. Levels are still low public health and health care costs are increasingly expensive to make many poor families cannot afford health care, especially in the Regional Hospital. To meet the people's right to health, the government in this case the Ministry of Health has allocated funding of social assistance that is used as a health sector financing for the community, especially the poor. Jamkesda formed on the Government's policy for the poor to get health insurance at the General Hospital, but the implementation of the Regional General Hospital Jamkesda Abdul Moeloek Bandar Lampung gakin only participant in the list Jamkesda. Problems in this study is How Implementation of Health Insurance Services at the Regional General Hospital Abdul Moeloek Bandar Lampung? and what are the limiting factors in the implementation of Jamkesda Services at Regional General Hospital Abdul Moeloek Bandar Lampung? To address issues of this study, we used a normative juridical approach that is supported by empirical juridical approach, related to service delivery Jamkesda General Hospital Dr. H. Abdul Moeloek. Jamkesda implementation based on research results that have been implemented from the date of July 1, 2008 in General Hospital Abdul Moeloek Bandar Lampung, only participants in the list Gakin Jamkesda are entitled to free health care at the Hospital of the Government. Inhibiting factor in the implementation Jamkesda Abdul Moeloek Hospital is a complicated bureaucracy, which means the patient acquired a bad impression, the lack of blood supply and lack of counter Jamkesda registration. So that makes the poor become skeptical, apathetic to the world of health. Advice, is expected in the future about any shortcomings can be remedied by reference to established procedures so that the user can feel Jamkesda optimum service.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 06 Aug 2015 03:31
Terakhir diubah: 11 Sep 2015 07:30
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11432

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir